Mekanisme Perhitungan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Pasal 21 Tahun 2022

521 0

Penerimaan pajak, di luar penerimaan cukai, bea masuk dan bea keluar, masih menjadi tumpuan utama pendapatan negara dengan kontribusi berkisar 41,3% dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). —- Kemenkeu.go.id 

Tercatat pajak masih mengambil peran penting dalam APBN Indonesia, hampir separuh APBN berasal dari pajak. Fungsi utama hasil pajak yang berhasil dihimpun dalam APBN adalah untuk membangun dan juga maintenance segala sarana dan prasarana fasilitas publik yang ada di Indonesia. 

Terdengar kabar bahwa kini sudah tidak diperlukan lagi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk menjadi wajib pajak. Kedepan pendataan wajib pajak akan terikat pada nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP). Sebenarnya bagaimana cara menentukan besaran pajak untuk orang pribadi ?  

Pada kesempatan ini, kita akan sama sama mempelajari mengenai besaran pajak untuk wajib pajak pribadi. 

Berikut adalah nilai Penghasilan Tidak Kena Pajak yang berlaku saat ini:

  1. Batas PTKP Wajib Pajak Orang Pribadi lajang adalah Rp54.000.000
  2. WP yang sudah menikah, mendapat tambahan sebesar Rp4.500.000
  3. Tambahan untuk istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami menjadi Rp54.000.000
  4. Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus, termasuk anak angkat sebesar Rp4.500.000, yang dalam setiap keluarga maksimal tiga orang.
pexels.com

Berdasarkan aturan diatas maka jika anda memiliki pendapatan per tahun Rp 54.000.000 dan belum kawin maka anda tidak memiliki kewajiban membayar pajak dan hanya perlu rutin melakukan laporan tahunan (jika sudah memiliki NPWP). 

Jika anda sudah memiliki tanggungan mulai dari istri hingga 3 orang anak, maka ptkp atau pendapatan tidak kena pajak anda naik senilai Rp 4.500.000 per orang. PTKP anda akan menjadi Rp 72.000.000 per tahun atau Rp 6.000.000 per bulan.

Jika penghasilan anda kurang dari Rp 6.000.000 per bulan maka anda terbebas dari kewajiban membayar pajak. Mungkin akan muncul di benak anda, bagaimana jika pendapatan anda di atas dari angka keterangan PTKP ? 

Perlu diketahui bahwa untuk pendapatan diatas PTKP pemerintah memberlakukan undang undang harmonisasi peraturan perpajakan demi rasa keberpihakan pemerintah kepada masyarakat. Undang undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU – HPP) akan diberlakukan mulai tahun pajak 2022. 

UU PPh:

  • Rp 0- Rp 50.000.000 tarif 5%
  • Rp Rp 50.000.000- Rp 250.000.000 tarif 15%
  • Rp 250.000.000 – Rp 500.000.000 tarif 25%
  • Rp 500.000.000 ke atas tarif 30%

UU HPP:

  • Rp 0-Rp 60.000.000 tarif 5%
  • Rp Rp 60.000.000 – Rp 250.000.000 tarif 15%
  • Rp 250.000.000 – Rp 500.000.000 tarif 25%
  • Rp 500.000.000 – Rp 5.000.000.000 tarif 30%
  • Rp 5.000.000.000 ke atas tarif 35%

Rumus Perhitungan Pajak Orang Pribadi : ( Penghasilan – PTKP ) x Range Pajak Progresif. 

Asumsi Wajib Pajak Single Berpenghasilan Rp 60.000.000 per tahun. 

Kewajiban pajak : ( Rp 60.000.000 – Rp 54.000.000 ) X Rate. Maka kewajiban pajaknya Rp 6.000.000 x 5% = Rp 300.000 per tahun. 

Dari perhitungan di atas wajib pajak memiliki kewajiban pajak tahun berjalan senilai Rp 300.000, biasanya pajak sudah dipotong secara rutin oleh perusahaan. Namun wajib pajak perlu melakukan pelaporan pajak minimal satu tahun sekali.

Asumsi Wajib Pajak Single Berpenghasilan Rp 104.000.000 per tahun. 

Kewajiban pajak : ( Rp 104.000.000 – Rp 54.000.000 ) X Rate. Maka kewajiban pajaknya Rp 60.000.000 x 5% : Rp 3.000.000 per tahun. 

Dari perhitungan di atas wajib pajak memiliki kewajiban pajak tahun berjalan senilai Rp 3.000.000, biasanya pajak sudah dipotong secara rutin oleh perusahaan. Namun wajib pajak perlu melakukan pelaporan pajak minimal satu tahun sekali.

Asumsi Wajib Pajak Single Berpenghasilan Rp 120.000.000 per tahun. 

Kewajiban pajak : ( Rp 120.000.000 – Rp 54.000.000 Juta ) X Rate. Maka kewajiban pajaknya Rp6.000.000 x 5% + Rp 66.000.000 x 15% = 12.900.000. 

Dari perhitungan di atas wajib pajak memiliki kewajiban pajak tahun berjalan senilai Rp 12.900.000, biasanya pajak sudah dipotong secara rutin oleh perusahaan. Namun wajib pajak perlu melakukan pelaporan pajak minimal satu tahun sekali.

Bagaimana, dengan wajib pajak dengan status beristri dan 3 orang anak ? 

Untuk perhitungan pajaknya pada dasarnya sama dengan asumsi yang sudah kita lakukan sebelumnya, namun hanya tinggal diganti nilai PTKPnya saja. Jika Wajib Pajak Single senilai Rp 54.000.000 dan jika sudah beristri dengan 3 anak maka PTKPnya senilai Rp 72.000.000.

Maka sudah kita ketahui bersama sama bahwa pemerintah akan menggunakan aturan Undang Undang HPP pada tahun pajak 2022. Semoga pendapatan pajak Indonesia tetap stabil dan ekonomi berjalan lebih baik di masa mendatang. 

Rio Aditya Ermindo

Rio Aditya Ermindo

Follow my instagram @rioadityae

Leave a Reply