Ekonomi Digital dan Pajak Negara

228 0

Ekonomi digital memungkinkan terjadinya proses bisnis dan transaksi melewati batas batas negara — RMND

Tidak dapat dielakkan ekonomi digital menjadi salah satu opsi yang patut dipertimbangkan dalam hal melakukan bisnis saaat ini dan dimasa yang akan datang. Hal ini akan berkembang seiring berjalannya waktu di seluruh dunia.

Ekonomi digital memungkinkan kita menjalankan transaksi lintas negara dan system keuangan. Di dalam ekonomi digital bahkan anda dapat membeli atau melakukan transaksi yang mungkin jarang anda temukan tersedia di dunia offline.

Saya pernah melakukan pembelian bibit jeruk dengan seller yang berdomisili di Singapura. Transaksi dilakukan di salah satu marketplace international dan barang yang saya beli dapat sampai ke rumah saya di kawasan cinere dengan selamat.

Ekonomi digital dapat menjadi sarana memperluas bisnis kita hingga hampir tidak terbatas, mulai dari cakupan penjualan loaksi penjualan hingga basis konsumen yang menjadi sasaran pembelian.

Ekonomi digital juga tidak hanya membuat transaksi lebih simple namun juga dapat meringkas proses berjalannya suatu bisnis, tercatat salah satu startup pendidikan atau edu tech tanah air memiliki kantor atau register company di Singapura.

Hal seperti ini kedepan bukan menjadi hal yang aneh atau tabu. Namun akan segera menjadi hal yang sangat lumrah terjadi di seluruh dunia, hal sperti ini bisa sangat mudah terjadi selain karena di dorong oleh pesatnya infrastruktur penunjang (internet) namun disisi lain regulasi juga mendukung.

Hal lain yang mendorong perusahaan teknologi melakukan register atau pencatatan perusahaan di negara lain dengan tarif pajak menarik adalah cost efficiency. Negara seperti Singapura misalnya menawarkan corp tax rate atau tingkat pajak peruasahaan sebesar 17%.

Angka yang cukup menarik bagi wajib pajak perusahaan yang beroperasi di Indonesia, sebab Indonesia mengenakan corp tax rate atau tingkat pajak peruasahaan sebesar 25%.

Ada banyak polemik yang menyelimuti kasus penghindaran pajak bagi perusahaan konvensional maupun digital yang melakukan register di luar tempat perusahaannya beroperasi.

Sebut saja perusahaan teknologi seperti Google, dan Apple. Mereka memiliki cabang perusahaan di negara dengan tarif pajak yang rendah (cayman), ada banyak upaya yang dilakukan oleh otoritas pajak untuk menarik kembali potensi pajak dari para perusahaan penghindar pajak.

Namun sepertinya kasus penghindaran pajak seperti itu tidak akan berhenti dan terus berlanjut. Muncul pertanyaan di antara para praktisi keuangan melihat kasus penghindaran pajak.

Jika dengan tarif yang rendah dan menjanjikan membuat banyak perusahaan hengkang dan melakukan register perusahaan di luar negeri dengan tarif pajak yang menguntungkan. Bagaimana negara dengan tarif pajak rendah menjalankan negaranya ?

Sebenarnya setiap negara memiliki basis pengenaan pajak yang berbeda, dengan latar belakang yang berbeda. Namun pada kesempatan ini kita akan melakukan perbandingan dasar dan studi kasus terbatas pada kawasan Asean.

Singapura sudah dikenal sejak lama menjadi negara maju di kawasan Asia Tenggara dengan akses permodalan dan teknologi yang baik. Membuat singapura menjadi pilihan para perusahaan teknologi.

Banyak regulasi yang mendukung pendirian perusahaan di Singapura, mulai dari tidak ada daftar negatif usaha, negara yang netral, hingga tidak adanya batasan kepemilikan saham asing di perusahaan yang teregistrasi di Singapura.

Disisi lain adanya gap corporate tax rate antara Singapura dengan negara lain di kawasan Asia Tenggara, menjadi pertimbangan tersendiri bagi perusahaan untuk melakukan register di Singapura.

Tercatat Singapura memiliki corporate tax rate terendah (17%) diikuti Brunei (18.5%) dan (Thailand, Vietnam, Cambodia) diposisi selanjutnya (20%).

Jika dinilai dari angka persentase dapat dilihat cukup significant, para pembisnis digital dapat menghemat hampir 40% pengeluaran pajak mereka di Singapura jika dibandingkan dengan membuka perusahaannya di Indonesia.

Terbukti dari segala kelebihan yang ditawarkan Singapura kepada perusahaan, berdampak pada banyaknya perusahaan teknologi yang teregistrasi di Singapura dalam bentuk perusahaan induk.

Maka selain faktor regulasi dan politik yang mendukung, kebijakan perpajakan juga menjadi salah satu pertimbangan perusahaan untuk mendirikan usahanya. Disisi lain kebijakan perpajakan yang mendukung, akan menjaga cash flow hingga terbukanya lapangan pekerjaan di negara.

Karena dengan kebijakan perpajakan yang baik, akan menjaga perusahaan yang sudah exist untuk stay atau bertahan di negara tersebut atau bahkan dapat mengundang investasi baru masuk dan berkembang.

Jangan sampai informasi ini berhenti di kamu, dan kamu dapat dengan mudah membagikan informasi ini ke orang lain dengan klik tombol dibawah ini !

Rio Aditya Ermindo

Rio Aditya Ermindo

Follow my instagram @rioadityae

Leave a Reply