Prof. Emil Salim, M.A., Ph.D lahir di Lahat, Sumatera Selatan pada 8 Juni 1930 dan memiliki orang tua yang sama sama berasal dari tempat yang sama yaitu Koto Gedang, Sumatera Barat. Prof. Emil Salim, M.A., Ph.D memiliki 4 saudara laki laki dan satu orang saudara perempuan.
Prof. Emil Salim, M.A., Ph.D adalah keponakan dari Haji Agus Salim, salah seorang bapak pendiri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Mentri Luar Negeri pada medio 1950-an.
Di masa pendudukan Belanda, Ayahanda dari Prof. Emil Salim, M.A., Ph.D bekerja sebagai pegawai Departement Pekerjaan Umum di bidang konstruksi jalan dan bangunan. Ia juga yang bertugas merancang Kantor Imigrasi di ujung Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat.
Prof. Emil Salim, M.A., Ph.D mulai mengenyam pendidikan prasekolah di Banjarmasin, Kalimantan Selatan pada medio tahun 1935, dan pada 1936 mulai mendaftar di Sekolah Rendah Eropa (Europese Lagere School -ELS) yang pada saat itu muridnya kebanyakan adalah anak anak Belanda.
Pada saat perang pasific meletus dan Indonesia berhasil diduduki oleh Jepang, Prof. Emil Salim, M.A., Ph.D masih duduk di kelas 5 dan dipindahkan ke sekolah dasar Indonesia di Palembang, Sumatra Selatan.
Prof. Emil Salim, M.A., Ph.D lulus pendidikan sekolah menengah pada tahun 1951, dan kemudian mendaftarkan diri di Fakultas Hukum dan Ilmu Pengetahuan Social Universitas Indonesia untuk menimba ilmu ekonomi namun ketika Fakultas Ekonomi didirikan terpisah maka Prof. Emil Salim, M.A., Ph.D pun pindah ke Fakultas Ekonomi.
Ketika Drs. H. Mohammad Hatta menjadi Wakil Presiden, Drs. H. Mohammad Hatta mengorganisasi kelompok diskusi di tempat kediaman resminya di Jalan Medan Merdeka Selatan. Kelompok diskusi terdiri dari sekitar 10 mahasiswa antara lain, Suhadi Mangkusuwondo, Kartomo, Benny Mulayana, Deliar Noer.
Pada saat diskusi berlangsung, Drs. H. Mohammad Hatta sering mengutarakan ide tentang koperasi. Hal ini memicu Prof. Emil Salim, M.A., Ph.D untuk memikirkan jalan tengah ekonomi, ekonomi yang bertindak di tengah tengah antar kapitalisme dan komunisme.
Ketika pemberontakan meletus di Sumatra Barat, Prof. Emil Salim, M.A., Ph.D masih menjadi mahasiswa sarjana muda di FEUI. Sebagai bagian persyaratan sebagai sarjana muda, Prof. Emil Salim, M.A., Ph.D menulis tesis mengenai transmigrasi di Sumatra Selatan dengan meluangkan waktu selama 3 bulan di Lampung untuk melakukan survei lapangan dengan bantuan Dr Heeren dosen sosiologi Belanda di FEUI.
Sesudah lulus ujian sarjana muda Prof. Emil Salim, M.A., Ph.D, mengikuti Widjojo Nitisastro ke Biro Perancang Nasional (BPN) yang dipercaya merumuskan Rencana Pembangunan Lima Tahun Indonesia yang kali pertama dilakukan 1956-1960.
Pada kesempatan itu ada dua orang ahli pembangunan masyarakat desa dari India, S.K Dey dan Bongirwar. Prof. Emil Salim, M.A., Ph.D bertugas sebagai asisten mereka dalam melakukan kerja lapangan di berbagai tempat di Indonesia, mulai dari Jawa hingga Indonesia Timur.
Setelah selasai dari tugas di BPN, Prof. Emil Salim, M.A., Ph.D kemudian menekuni studi di FEUI dam bertugas sebagai asistent pengajar Prof Sumitro. Diantara asisten pengajar di FEUI, Prof. Emil Salim, M.A., Ph.D menjadi satu satunya yang tidak berasal dari Jawa.
Prof. Emil Salim, M.A., Ph.D dipilih untuk mengikuti studi pascasarjana di University on California, Berkeley pada Juni, 1969 dan lulus dengan gelar PhD dalam Ilmu Ekonomi pada Juni 1964.
Widjojo memberi arahan ketika belajar di Berkeley, yaitu cara mudah dan cara sukar. Dengan mengikuti jatah libur musim panas dan mendapat gelar Master atau mengikuti sesi musim panas selama liburan untuk mendapat kredit ekstra sebagai syarat mendapat gelar PhD.
Pada kesempatan tersebut Prof. Emil Salim, M.A., Ph.D memilih jalan yang “sukar” dan mendapat gelar PhD pada saat lulus dari Berkeley. Setelah pulang ke Indonesia, Prof. Emil Salim, M.A., Ph.D mendapat tugas bekerja di Lembaga Ekonomi dan Kemasyarakatan Nasional (Leknas) yang baru saja dibentuk Majelis Ilmu Pengetahuan Indonesia (MIPI).
Beberapa Jabatan yang pernah diamanatkan kepada Prof. Emil Salim, M.A., Ph.D antara lain, Wakil Ketua Bappenas 1969-1974, Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara 1971-1973, Mentri Perhubungan 1973-1978, Mentri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup 1978-1983, dan Mentri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup 1983-1993.
